Arah kebijakan strategis pertanahan nasional untuk tahun mendatang mulai dirumuskan! Pada Selasa, (31/03/2026), Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bersama Jajaran turut hadir secara daring melalui Zoom Meeting dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Rencana Program Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2026, Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian besar bagi kami di tingkat daerah adalah komitmen percepatan sertipikasi tanah wakaf. Hal ini menjadi prioritas utama guna memberikan kepastian hukum bagi rumah ibadah dan aset sosial keagamaan. Selain itu, penguatan mitigasi sengketa serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025 menjadi catatan penting bagi kami dalam menjaga akuntabilitas instansi.
Tidak hanya agenda pertanahan, bersama mitra kerja Komisi II lainnya seperti Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman RI. Sinergi lintas sektoral ini memberikan gambaran besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dengan memahami proyeksi kebijakan dari pusat, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menyelaraskan kinerja dengan kebijakan nasional demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
(Humas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin)