Banjarmasin - Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memanas setelah mahasiswa menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kesepakatan serta adanya tindakan intimidasi dari aparat selama proses mediasi, Senin (24/11/2025).
Ketua BEM Lambung Mangkurat, Adi Jayadi, mengungkapkan bahwa sejak awal, mahasiswa bersama masyarakat Kalsel telah sepakat untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengenai tuntutan yang disampaikan di Ruang Rapat Paripurna.
“Awalnya kami sepakat dengan Ketua DPRD bahwa pertemuan dilakukan di ruang paripurna, agar semua bisa ikut mendengar tanpa dibatasi perwakilan,” ucap Adi.
Adi menjelaskan bahwa dalam mediasi awal, mereka dan Ketua DPRD Kalsel setuju untuk melakukan pertemuan di Ruang Paripurna. Namun, ketika perwakilan mahasiswa kembali menemui massa untuk menyampaikan hasil mediasi, mereka menemukan ruangan yang disediakan tidak sesuai dengan perjanjian.
Selain itu, Adi juga menuturkan bahwa adanya tindakan intimidasi terhadap perwakilan mahasiswa.
Adi menyebut perubahan kesepakatan itu sangat mencederai nilai perjuangan mereka. Ditambah lagi, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK pergi begitu saja meninggalkan mereka yang masih berunjuk rasa.
"Katanya beliau pergi umrah, tapi seharusnya masih ada waktu untuk melakukan dialog singkat sebelum keberangkatan," kata Adi
“Kalau memang jam 5 berangkat, kan masih ada setengah jam untuk dialog. Tapi justru diulur-ulur sampai suasana memanas,” tambahnya.
Selain persoalan mediasi, mahasiswa menyoroti tindakan represif dari aparat terhadap massa aksi. Menurutnya, banyak peserta merasa dilukai dan tindakan tersebut dianggap merugikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa aksi mereka tidak bergantung pada keberadaan Ketua DPRD dan menyatakan bahwa gerakan unjuk rasa ini akan terus berlanjut bersama aliansi masyarakat Kalsel.
"Kami akan kembali turun secepatnya, bersama aliansi masyarakat Kalsel," tekanya.
Adapun dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama. Diantaranya adalah penindakan tegas terhadap tambang ilegal di sejumlah daerah Kalsel seperti Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu dan lainnya.
Kemudian penyelesaian masalah kelangkaan BBM, serta mendesak pengesahan RUU masyarakat adat dan regulasi terkait.
(Hamdiah)