Banjarmasin - Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin di triwulan kedua tahun 2025 masih rendah dan berada di angka 30,28 persen dari total pagu Rp. 2,3 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran masih rendah. Salah satunya masa transisi kepemimpinan Wali Kota baru dengan kepala daerah yang dulu.
Menurut Edy banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum sepenuhnya menyelaraskan program dengan visi misi pemipinan baru.
"Ini masa transisi, jadi kami sinkronkan dulu dengan visi misi kepala daerah yang baru. Perubahan ini sekaligus jadi awal pelaksanaan kegiatan strategis," ucap Edy, Minggu (6/7/2025).
Penyebab lainnya adalah penerapan sistem pembayaran baru dalam proses pengadaan barang dan jasa (baik melalui tender maupun E-Katalog) menyebabkan banyak SKPD kesulitan karena kekhawatiran salah input dan potensi keterlambatan pembayaran memperparah kondisi.
Adapun salah satu SKPD yang serapan terendah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin yang tercatat baru 10,54 persen.
Tentunya sebagai dinas teknis yang menyerap anggaran besar untuk infrastruktur. Maka capaian ini mengindikasikan masalah serius, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Ia pun mengingatkan potensi penumpukan pengerjaan proyek fisik di akhir tahun, yang kerap menjadi momok dan berujung pada pekerjaan asal-asalan atau tidak tuntas.
"Kalau memang diperkirakan bisa terlambat, lebih baik dialihkan ke tahun berikutnya. Anggarannya bisa ditarik kembali ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak SKPD lain," tegasnya.
Dalam hal ini, jika dibandingkan sewa alat berat, ia mendorong Dinas PUPR tidak bergantung pada sistem sewa alat berat.
Alangkah baiknya, menurutnya melakukan pengadaan eksavator amfibi mini atau armada pengaspalan dengan sisa anggaran, agar pekerjaan fisik tetap berjalan dan serapan bisa meningkat tanpa ketergantungan eksternal
Di sisi lain, di tengah kondisi serapan yang lemah. Justru ada beberapa SKPD yang menunjukkan performa cukup baik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin dengan capaian 50,15 persen.
Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dengan capaian 46,95 persen dan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan capaian 46,94 persen
(Hamdiah)