Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, secara resmi menyampaikan tanggapan pemerintah kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang digelar pada Senin (15/06/2026) siang.
Di hadapan legislatif, Wali Kota memberikan apresiasi mendalam atas seluruh masukan, saran, dan kritik membangun yang dilayangkan oleh fraksi-fraksi DPRD. Sinergi ini dinilainya sebagai modal penting untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan.
"Harapan fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarmasin tersebut merupakan harapan Pemerintah Kota Banjarmasin. Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas fiskal, tetapi juga mencerminkan sejauh mana anggaran dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujar Yamin.
Sebagai daerah yang karib dengan julukan Kota Seribu Sungai, Banjarmasin diakui masih dibayangi oleh sejumlah persoalan ekologis yang pelik.
Yamin membeberkan beberapa tantangan nyata yang tengah dihadapi, mulai dari masalah pencemaran air, sengkarut pengelolaan sampah, hingga ancaman banjir yang kerap mengintai.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah daerah akan sangat diukur dari sejauh mana realisasi anggaran mampu menyentuh dan menyelesaikan sektor lingkungan tersebut.
Evaluasi APBD 2025 ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk mereformasi pelayanan publik. Yamin menjamin pihak eksekutif berkomitmen penuh dalam menjaga roda keuangan daerah agar tetap berada pada koridor yang efisien dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
"Kami terus berupaya untuk lebih efektif dan efisien melaksanakan APBD demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, valid, akuntabel dan transparan, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota Banjarmasin ini berharap kemitraan dengan DPRD terus berjalan mulus pada tahapan pembahasan Raperda berikutnya.
Dengan demikian, setiap poin krusial yang memerlukan bedah substansi dapat diselesaikan secara mendalam demi kepentingan masyarakat luas.