Banjarmasin - Menjelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin memperkuat langkah pencegahan pungutan liar (pungli) melalui penandatanganan komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin setelah Apel Hari Otonomi Daerah di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Senin (27/4/2026) pagi.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungli yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Ryan Utama menegaskan penerimaan siswa harus mengacu pada aturan yang berlaku tanpa adanya pungutan di luar ketentuan resmi.
Ryan mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak melakukan praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua.
“Penandatangan komitmen ini untuk menjaga integritas dan menghindarkan pungli serta hal lainnya dalam sistem penerimaan siswa baru ini," ucap Ryan.
Ryan menyebutkan memang ada tiga poin yang ditekankan dalam penandatangan komitmen ini diantaranya melaksanakan SPMB yang sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dan terpenting hindari adanya pungli.
Disdik juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa dalam menjaga integritas selama proses berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pungli. Disdik memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius.
“Kita ada posko pengaduan penerimaan murid baru, jadi jika kedapatan akan kita tindaklanjuti dengan tegas sesuai juknis yang berlaku," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan penandatanganan komitmen tersebut melibatkan unsur Forkopimda sebagai bentuk penguatan pengawasan lintas sektor.
Kehadiran aparat penegak hukum sambungnya, diharapkan mampu memberikan efek pencegahan sekaligus penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berharap pelaksanaan penerimaan siswa baru dapat berjalan jujur, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya anti korupsi di sektor pendidikan, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan semakin meningkat.
(Hamdiah)