Banjarmasin - 12 tuntutan yang dilayangkan para mahasiswa yang berunjuk rasa diterima dan dijawab langsung melalui kesepakatan Pakta Integritas yang ditandatangani langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin maupun Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Salah satunya pengadaan mobil listrik yang dipaparkan langsung anggaran hingga pengeluaran biaya yang digunakan untuk operasionalnya.
Yamin menyebutkan bahwa alasan dipilihnya pengadaan mobil listrik tersebut untuk mengurangi anggaran dalam pengadaan transportasi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kepala dinasi.
Mengingat mobil listrik ini dinilai lebih efesien jika dibandingkan mobil konvensional lainnya terutama pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembayaran pajaknya.
"Dibandingkan sewa tapi tidak menjadi hak milik, mending beli mobil listrik karena ini jadi hak milik dan bisa dilelang walau harganya tak seperti awal. Tapi paling tidak ini lebih efesien," ungkap Yamin.
Kemudian soal anggaran renovasi ruang smooking senilai Rp 400 juta yang dianggap terlalu besar. Yamin menjelaskan bahwa ada salah penulisan, sebab renovasi itu dilakukan menyeluruh sekaligus ruang office untuk tunggu tamu.
"Jadi bukan rubh smooking saja, tapi ruang offine karena disitu untuk menerima tamu dan itu juga ada ruangan untuk ajudan kepala daerah," tutur Yamin.
Selain itu, Yamin juga siap menindaklanjuti dengan tegas kepada ASN yang kedapatan nongkrong saat waktu jam kerja. Sebagaimana yang disampaikan para mahasiswa.
Sebagai pelayan publik yang digaji rakyat lanjutnya, tentu sudah seharusnya bekerja dengan baik dan sepenuhnya untuk melayani masyarakat.
"Sehingga jika tidak ada kepentingan dalam pekerja ya ngapain santai di cafe. Ya tentu akan kita tindak tegas," tekannya.
Selama ini lanjutnya, ia juga sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Banjarmasin untuk monitoring dan pengawasan seluruh ASN.
"Termasuk persoalan banjir dan lainnya. Kami sedang mendata dulu untuk bisa ditindaklanjuti secara bertahap," akhirnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Fajar Arifin mengaku puas dengan semua jawaban yang disampaikan Pemko Banjarmasin. Dari jawab itu, dirincikan secara detail hingga sangat transparan.
Kendati demikian, kebijakan untuk pengadaan mobil listrik tetap menjadi sorotan tajam pihaknya kepada Pemko Banjarmasin.
Bukan tanpa alasan, menurut Fajar di tengah kondisi efesiensi anggaran. Terlebih, adanya pengurangan penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga kurang mampu. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar dibalik pengadaan mobil listrik tersebut.
"Wajar dipertanyakan urgensinya karena kami menilai momentumnya kurang tepat karena berbarengan dengan pencoretan penerima BPJS. Apakah anggaran BPJS ini dialihkan mobil listrik. Meski sudah dipaparkan tujuannya, tapi tetap kami kritisi agar Pemko bisa lebih peka dengan kondisi masyarakat kota saat ini," tegasnya.
Menurutnya melalui penandatangan pakta integritas tadi, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh masyarakat kota bisa mengawasi dan menagih janji kebijakan yang dijalankan Pemko Banjarmasin.
(Hamdiah)