Manusia silver di jalanan Banjarmasin.
Banjarmasin - Perkembangan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada puncak pandemi Covid-19 tahun 2021, persentase penduduk miskin sempat berada di level 4,89 persen. Namun, hingga akhir Desember 2024, angka tersebut tercatat menurun menjadi 4,52 persen.
Meski tren penurunan terlihat, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Pada awal 2025, jumlah penduduk miskin di Banjarmasin diperkirakan mencapai 187.895 jiwa.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin memperkuat strategi perlindungan sosial dengan melakukan pemetaan wilayah secara detail hingga tingkat kelurahan. Upaya ini dilakukan agar program bantuan yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Nuryadi, menyebutkan bahwa sebaran warga prasejahtera di Kota Seribu Sungai tidak merata. Hasil pemetaan menunjukkan adanya sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
“Kalau merata tidak ya. Jadi ada beberapa kantong-kantong kemiskinan itu di wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara seperti Alalak, hingga Banjarmasin Barat di daerah Mantuil, Kuin, dan Cerucuk," papar Nuryadi, Rabu (21/1/2026).
Menurut Nuryadi, data persentase penduduk miskin per kelurahan dari lima kecamatan kini menjadi rujukan utama pemerintah kota dalam merancang intervensi kebijakan sosial.
"Kita prediksi wilayah-wilayah mana yang banyak mengalami kantong kemiskinan di Banjarmasin, sehingga sasaran itu akan tepat sasaran," tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kenaikan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, Dinsos telah menyiapkan bantuan logistik yang akan didistribusikan ke 52 kelurahan. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat prasejahtera serta warga yang terdampak kondisi darurat.
“Di Dinas Sosial, pertama kita ada bantuan logistik beras ke 52 kelurahan. Kami juga menyiapkan hampir 1.500 paket sembako," ujarnya.
Paket bantuan tersebut berisi bahan pokok seperti beras dan telur sebagai sumber nutrisi, makanan siap saji berupa mi instan untuk kondisi darurat, serta logistik khusus bagi korban bencana, termasuk kebakaran.
“Di pemerintah kota ini, kita membantu lewat logistik bahan pokok. Harapannya, dengan ketersediaan stok ini, kita bisa cepat merespons situasi di lapangan, baik untuk kemiskinan maupun tanggap darurat kebakaran," tuturnya.
Tak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM. Kolaborasi antara bantuan sosial dan penguatan ekonomi lokal diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan di masa mendatang.
(Hamdiah)