Banjarmasin - Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya di sekolah swasta jenjang SD dan SMP. Bagaimana penerapannya di Kota Banjarmasin?
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembina SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Ibnul Qayyim hingga saat ini pihaknya belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) resmi terkait kebijakan baru tersebut.
"Masih menunggu juknis resminya. Jadi belum jelas mekanismenya seperti apa," ungkap Qayyim, Minggu (1/6/2025).
Lebih jauh, Qayyim menuturkan saat ini di Kota Banjarmasin terdata ada 208 SD Negeri di bawah naungan Disdik Kota Banjarmasin dan 35 SMP negeri.
Sementara hampir 300 SD swasta dan puluhan SMP swasta yang diantaranya dianggap sudah memampu secara finansial dan punya sistem pembiayaan mandiri.
"Kami siap jika sudah ada juknisnya. Tapi masih belum ada dan belum tahun akan diberlakukan kapan. Mulai tahun ini atau tahun depan," kata Qayyim.
Di sisi lain, menyoroti tantangan khusus dalam implementasi kebijakan ini, terutama bagi sekolah swasta yang sudah mapan dan punya nama besar.
“Kalau sekolah swasta yang sudah besar, tentu harus ada penyesuaian. Jangan sampai ada tumpang tindih antara kebijakan pusat dan realita di lapangan,” akhirnya.
(Hamdiah)