Kronologi Penutupan
Pada 26 Februari 2025, tim kurator mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mencakup seluruh karyawan Sritex Group. Para pekerja menerima surat PHK sebagai langkah untuk mencairkan hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa PHK telah diputuskan pada 26 Februari 2025. Para karyawan masih bekerja hingga 28 Februari 2025, dan mulai 1 Maret 2025, mereka resmi berhenti bekerja.
Upaya Pemerintah dan Serikat Pekerja
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan JKP. Ia menekankan bahwa negara akan berjuang bersama buruh dan terus berkoordinasi dengan manajemen Sritex.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widada, mengonfirmasi bahwa sebagian besar karyawan telah mengisi formulir PHK untuk mempercepat pencairan hak mereka. Ia berharap kewajiban perusahaan untuk menggaji karyawan dilakukan tepat waktu, mengingat sebelumnya pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Penutupan Sritex tidak hanya mempengaruhi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal di Sukoharjo dan sekitarnya. Banyak buruh kini menghadapi ketidakpastian dalam mencari pekerjaan baru. Di media sosial, mereka berbagi cerita tentang kesulitan yang dihadapi dan berharap pemerintah segera memberikan solusi.
Disperinaker Sukoharjo berupaya menawarkan lowongan kerja di perusahaan lain sebagai langkah untuk meredakan dampak dari PHK massal ini. Penutupan Sritex menjadi tantangan bagi industri tekstil Indonesia yang sudah terjepit oleh persaingan global dan melonjaknya harga bahan baku. Kehilangan raksasa tekstil ini memicu kekhawatiran akan menurunnya daya saing produk tekstil Tanah Air di pasar internasional.