Banjarmasin - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menekan biaya operasional sekaligus mendukung agenda transisi energi bersih.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin yang menyebut pengadaan mobil listrik bukan sekadar pembaruan kendaraan dinas. Melainkan investasi jangka panjang.
Menurut Yamin, kendaraan listrik memberikan keuntungan signifikan dibandingkan kendaraan konvensional, terutama dari sisi penghematan anggaran rutin.
Selama ini, pengeluaran untuk bahan bakar, oli, perawatan, hingga pajak kendaraan menjadi beban tersendiri bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Biaya operasional mobil listrik jauh lebih rendah. Tidak ada bensin, tidak ada oli, dan perawatannya juga lebih sederhana,” kata Yamin, Selasa (10/2/2026).
Yamin menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi belanja daerah serta pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan. Namun demikian, Pemko Banjarmasin tidak akan melakukan pengadaan secara berlebihan.
“Kita tetap selektif. Pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren. Efisiensi dan efektivitas anggaran tetap menjadi pertimbangan utama,” tegas Yamin.
Yamin juga menyinggung soal usia ideal kendaraan dinas yang berkisar lima tahun. Setelah melewati masa tersebut, biaya perawatan dinilai justru berpotensi membengkak dan menjadi tidak ekonomis bagi pemerintah daerah.
“Kalau kendaraan sudah terlalu tua, biaya perawatannya bisa lebih besar dari manfaatnya. Itu yang ingin kita hindari,” jelasnya.
Di tengah kondisi fiskal yang menantang akibat adanya pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemkot Banjarmasin dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.
“Efisiensi bukan berarti sekadar memangkas anggaran, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik,” katanya.
Selain itu, Yamin menilai pengadaan kendaraan listrik lebih menguntungkan dibandingkan sistem sewa kendaraan dinas. Kendaraan milik pemerintah masih memiliki nilai jual ketika tidak lagi digunakan dan berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kita beli, asetnya jelas dan masih bisa dimanfaatkan atau dijual kembali. Itu lebih rasional dibandingkan sewa,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
(Hamdiah)