Banjarmasin - Masalah sampah dan genangan banjir masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara mandiri dan membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor hingga pemerintah pusat.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kantor Staf Presiden (KSP) RI yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Senin (12/1/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi strategis terkait upaya pengendalian banjir serta pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk rehabilitasi dan rencana pemanfaatan kawasan TPA Basirih.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa seluruh perencanaan pengelolaan sampah telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kami tidak berniat kembali ke pola pembuangan terbuka. Yang kami butuhkan adalah lahan untuk pengolahan sampah. Harapannya, TPA Basirih bisa dialihfungsikan menjadi TPST, bukan open dumping,” ujar Yamin.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar lima hektare lahan di kawasan TPA Basirih yang belum pernah digunakan. Lahan tersebut dinilai cukup potensial untuk dikembangkan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
“Masih ada area terpisah yang belum terpakai dan tidak pernah dibuangi sampah. Ini peluang yang ingin kami manfaatkan, karena mencari lahan baru di dalam kota sangat sulit,” jelasnya.
Yamin juga mengakui bahwa pengelolaan sampah di wilayah perkotaan kerap menghadapi resistensi masyarakat. Penolakan warga terhadap fasilitas pengolahan sampah sering kali menempatkan pemerintah daerah dalam posisi sulit.
“Kalau kita tegas, dibilang tidak berpihak pada warga. Tapi kalau terlalu longgar, sistem pengolahan sampah kita yang melemah. TPS3R di 52 kelurahan tidak akan efektif jika berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah membutuhkan waktu panjang serta konsistensi kebijakan dari pemerintah.
“Mengubah kebiasaan itu tidak bisa instan. Ada negara yang butuh puluhan tahun sampai sistem pengelolaan sampahnya benar-benar berjalan baik. Ini adalah proses jangka panjang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya menjadikan hasil nyata pembangunan sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinannya.
“Jika dalam lima tahun tidak membawa perubahan, untuk apa maju lagi. Saya ingin empat tahun ke depan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi sosial, kesejahteraan, maupun kemajuan kota,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, mengatakan kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu strategis daerah serta memastikan sinkronisasi dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin melihat langsung persoalan utama di Banjarmasin. Ada dua isu besar yang kami catat, yakni pengelolaan sungai atau drainase dan persoalan sampah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa TPA Basirih saat ini sedang dalam tahap rehabilitasi karena praktik open dumping tidak lagi diperbolehkan. Ke depan, memungkinkan adanya alih fungsi kawasan tersebut.
“TPA bisa dikembangkan menjadi TPST, di mana sampah dipilah, diolah, bahkan diarahkan ke konsep waste to energy. Namun tentu semua itu memerlukan kajian yang matang,” jelas Timothy.
Menurutnya, KSP akan berperan sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan kementerian teknis terkait.
“Apa yang kami peroleh hari ini akan kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR, agar solusi terbaik bisa dirumuskan bersama,” katanya.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah dan banjir di Banjarmasin memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Komunikasi dan kerja sama lintas wilayah sangat penting, karena persoalan di Kalimantan Selatan saling berkaitan satu sama lain,” pungkasnya.
(Hamdiah)