Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin,
Suri Sudarmadiyah
Banjarmasin - Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin rendah karena masih berada di kisaran 30 persen. Sementara realisasi fisik baru di atas 50 persen.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengungkapkan rendahnya serapan anggaran di tahun ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang sulit.
"Pertama memang ada beberapa perubahan kebijakan. Proses pengadaan dari katalog versi 5 ke versi 6, lalu setelah itu kami menggunakan sistem E-purchasing dengan mekanisme mini kompetis. Hal itu memerlukan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) dari kami maupun penyedia," ungkap Suri, Sabtu (22/11/2025).
Selain itu, lambannya serapan anggaran dikarenakan proses pembayaran tanah atau lahan untuk proyek pembangunan yang mengalami kendala di lapangan. Contohnya pembebasan lahan pada program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di kawasan Jalan Veteran.
"Di sana sekitar Rp. 50 miliar yang masih dalam proses. Ada juga tanah di bidang jembatan," kata Suri
Kemudian kendala lainnya seperti proyek perluasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang masih tertinggal satu persil yang belum dibebaskan karena belum deal kesepakatan nilai ganti rugi.
"Kami diskusikan lagi dengan bagian hukum seperti apa nanti. Apakah bisa mengait perhitungan appraisal yang lama atau yang baru," ujarnya.
Meski serapan anggaran fisik maupun keuangan masih rendah, pihaknya optimis penyerapan anggaran tercapai hingga akhir tahun nanti seperti tahun-tahun sebelumnya.
Terutama pada serapan anggaran fisik yang sudah di angka 50 persen ke atas. Terlihat dari, pekerjaan proyek yang terus berjalan saat ini. Namun memang untuk pembayaran masih banyak yang tertunda.
"Tahun-tahun sebelumnya memang serapan kami sampai 90 persen. Harapannya kami di tahun ini bisa mendekati ya paling kurang sedikit," tutupnya.
(Hamdiah)