SDN Sungai Jingah 4 Banjarmasin salah satu sekolah yang kondisinya rusak parah dan pernah dipantau langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.
Banjarmasin - Adanya efesiensi anggaran di tahun 2026 mendatang, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin.
Pasalnya, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menginginkan adanya perbaikan total dengan menargetkan 10 sekolah rusak yang terbagi dari 5 SD dan 5 SMP yang tersebar di lima kecamatan di tiap tahunnya.
Wacana ini menyusul banyaknya bangunan sekolah tidak layak digunakan setelah orang nomor satu di Kota Banjarmasin itu meninjau langsung ke sejumlah sekolah sebelumnya.
"Perbaikan total dengan menargetkan 10 sekolah ini karena memang kondisi bangunan sekolah di Banjarmasin hampir 50 persen rusak parah," ungkap Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Ryan Utama, Selasa (4/11/2025).
Tidak hanya rehabilitasi total, fasilitas sekolah juga akan dipenuhi, guna mendukung transpormasi digitalisasi dalam pendidikan di Kota Seribu Sungai.
Tentunya langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah kota untuk memecah konsentrasi peserta didik yang cenderung memilih sekolah dengan stigma favorit.
"Ada beberapa sekolah yang akan kita targetkan perbaikan total ini dengan desain baru dan pemenuhan fasilitas yang mendukung," tuturnya.
Meski sudah menargetkan ada 10 sekolah rusak diperbaiki total. Namun menurutnya perbaikan tetap akan menyesuaikan anggaran yang ada. Mengingat di tahun 2026 nanti, ada efesiensi anggaran yang akan terjadi.
Terlebih, rencana perbaikan ini dilakukan secara total atau menyeluruh terhadap 10 sekolah rusak. Tentu seharusnya anggaran yang disiapkan lebih banyak.
Di tahun 2025 ini saja lanjutnya, anggaran Disdik Kota Banjarmasin mencapai Rp. 700 miliar lebih. Termasuk belanja pegawai dan operasional.
"Kekhawatiran Disdik terdampak efesiensi anggaran itu pasti ada. Tapi pendidikan itu layanan dasar wajib seharusnya tidak terlalu berdampak nantinya. Hal ini akan kami perjuangkan dianggaran untuk bisa diwujudkan," jelasnya.
Kalaupun tidak, pihaknya akan lebih memprioritaskan kondisi sekolah yang sudah seharusnya tersentuh perbaikan atau kondisinya cukup membahayakan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran.
(Hamdiah)