Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi
Banjarmasin - Strategi Kota Banjarmasin dalam Menata Hunian Layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan rumah susun terus dijalankan dengan komitmen kuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin.
Program ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak dan tersebar di lima kecamatan Kota Banjarmasin.
Fokus awal pada studi kelayakan (feasibility study) yang dijadwalkan berlangsung dari tahun 2024 hingga 2026.
Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi, menjelaskan bahwa sejauh ini studi di dua kecamatan, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, ditargetkan selesai tahun 2025.
Sementara untuk Kecamatan Banjarmasin Utara dan Barat, studi kelayakan baru akan diusulkan pada tahun 2026.
"Jadi fokus kami pembebasan lahan, setelah clean and clear. Baru kami ajukan pembangunan kepada Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan," ungkap Chandra, Minggu (13/10/2025).
Selain itu, masing-masing rusun direncanakan memiliki fungsi spesifik berdasarkan kebutuhan wilayahnya.
Di Kecamatan Banjarmasin Timur, untuk rusunawa yang dibangun akan difokuskan untuk relokasi warga yang terdampak kegiatan pemerintahan.
"Karena disana rencananya ada pembebasan pasar. Jadi konsepnya akan masuk disitu untuk relokasinya," kata Chandra.
Sedangkan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, konsepnya diarahkan pada program nasional Tiga Juta Rumah dengan perpaduan antara hunian vertikal dan rumah tapak.
Di Kecamatan Banjarmasin Utara, daerah Kuin ditargetkan menjadi lokasi pembangunan rusun. Wilayah yang belum memiliki rusunawa ini mengalami kebutuhan mendesak akan hunian MBR akibat tingginya harga tanah yang membuat warga kesulitan memperoleh tempat tinggal layak.
Dalam estimasi awal, Chandra menyatakan bahwa pembangunan sebuah rusun memerlukan anggaran sekitar Rp12 miliar per bangunan dengan lahan minimal satu hektare cukup untuk dua kompleks bangunan.
Saat ini, rusun yang sudah beroperasi menawarkan tarif sewa terjangkau antara Rp. 200 ribu hingga Rp. 300 ribu per bulan, berkat subsidi dari Pemko Banjarmasin.
"Kami berharap rusunawa ini bisa menjadi solusi bagi warga yang tidak memiliki hunian layak. Khususnya di wilayah padat penduduk," tuturnya.
Menurutnya setelah studi kelayakan selesai, pihaknya merencanakan tahapan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian penting dari persiapan implementasi program tersebut.
(Hamdiah)