Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Rapat Koordinasi PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan), Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, serta Sosialisasi dan Koordinasi Administrasi Kependudukan, bertempat di Aula Banjarmasin Creative Hub (BCH), Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, didampingi Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, serta menghadirkan narasumber dan jajaran terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Ananda menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Disdukcapil atas terselenggaranya kegiatan yang sangat penting ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik yang ditetapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan perkembangan zaman.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Disdukcapil yang telah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan ini. Semoga forum ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Beliau menekankan, data kependudukan merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Data yang akurat, mutakhir dan mudah diakses sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam merencanakan program yang tepat sasaran serta menjadi dasar bagi pelayanan publik yang cepat, transparan dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Ia mengapresiasi langkah Disdukcapil Banjarmasin yang telah menetapkan 43 jenis pelayanan dan 10 inovasi melalui SK Kepala Dinas Nomor 082 Tahun 2024, serta tengah menyiapkan rencana penetapan 47 jenis pelayanan dan 12 inovasi untuk tahun 2025.
“Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Beberapa inovasi baru juga turut diapresiasi, seperti penambahan 5 jenis layanan baru antara lain konfirmasi keabsahan data pencatatan sipil, pencatatan biodata WNI dan orang asing serta penyampaian data hasil layanan pindah datang. Selain itu, dua inovasi unggulan DAHLIA (Data Hasil Layanan Pindah Datang) dan KIA Plus (Kartu Identitas Anak Plus) dinilai sangat sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi.
Lagi, Ananda menjelaskan, inovasi DAHLIA merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Data Kependudukan dan menjadi langkah maju dalam keterbukaan informasi publik di bidang administrasi kependudukan. Melalui inovasi ini, data hasil layanan pindah datang dapat diakses secara cepat dan terbuka oleh perangkat wilayah seperti RT, RW, lurah hingga camat.
Sementara itu, inovasi KIA Plus tidak hanya memberikan identitas bagi anak, tetapi juga menghadirkan nilai tambah berupa potongan harga, layanan eksklusif, maupun kompensasi lainnya. Ananda berharap inovasi seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sejak dini, sekaligus mendorong partisipasi dunia usaha dan pihak swasta dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif.
Terkait dengan koordinasi penerbitan dokumen kependudukan untuk program penurunan stunting, Ananda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap anak yang masuk kategori sasaran stunting memiliki identitas kependudukan yang lengkap dan valid agar seluruh program intervensi dapat diterima dengan optimal,” tegasnya.
Diakhir, ia mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan informasi kependudukan.
"Semua yang kita bahas dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Mari kita terus berinovasi, memperkuat koordinasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Banjarmasin," pungkasnya.
(Tim Peliputan)