Banjarmasin - Jadi atensi serius saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin mengelar Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Putus Sekolah di Ballroom Hotel HBI Banjarmasin, Senin (5/5/2025).
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan pada anak.
"Kita berikan pemahaman kepada mereka pentingnya pendidikan pada anak-anak," kata Yamin.
Dalam kesempatan ini lanjut Yamin, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemko Banjarmasin dan stakeholder terkait melakukan penandatangan komitmen bersama penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah di Kota Banjarmasin.
"Ini jadi atensi kita bersama," tekannya.
Plt Kelapa Disdik Kota Banjarmasin, Ryan Utama menuturkan sosialisasi ini sekaligus memverifikasi ulang data anak putus sekolah di Kota Seribu Sungai.
"Data anak tidak sekolah ini sebagai besar belum terverifikasi dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini tidak sekolah atau putus sekolah," jelas Ryan.
Ryan menjelaskan dari verifikasi data dan validasi data anak putus sekolah terdata kurang lebih 7 ribu untuk semua jenjang pendidikan.
"Tapi tadi ada update dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel, itu ada sekitar 3 ribu. Tapi nanti kita kroscek lagi, maka perlu kita verifikasi data ini untuk memastikan data," katanya.
Lebih lanjut, ia menerangkan dari data anak putus sekolah itu yang baru diverifikasi ada sekitar 1.900 dan sisanya masih belum.
Menurutnya paling banyak anak putus sekolah itu ada di jenjang PAUD di tahun 2024.
"Masih kita perjelas lagi, sebenarnya alasan anak putus sekolah ini kenapa. Apakah tidak mampu alasan bekerja atau lainnya," tuturnya.
Dalam hal ini penanganan yang akan dilakukan pihaknya untuk anak putus sekolah di antaranya mengikut sertakan pendidikan kesetaraan atau dibantu melalui program seragam dan perlengkapan sekolah gratis.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Masriah menyebutkan untuk persoalan anak putus sekolah ini tentu harus diperhatikan secara serius.
"Baik dinas pendidikan dan DP3A harus lebih memperhatikan ini," kata Masriah.
Masriah juga menyoroti Kota Banjarmasin dulunya pernah tidak mendapat predikat layak anak karena banyaknya anak-anak putus sekolah di usia sekolah.
"Pada saat ini, usia 8-10 tahun mereka malah jadi anak jalanan karena putus sekolah dan ini sempat dipertanyakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu," jelasnya.
Menurutnya faktor anak putus sekolah kebanyakan dikarenakan ekonomi. Kemudian pergaulan di masyarakat dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan sangat kurang.
Untuk itu lanjutnya, dalam momentum ini diharapkan hal itu tidak terulang lagi dan mengajak semua pihaknya bisa berkolaborasi bersama-sama membina dan membimbing anak-anak ini agar bisa mendapat hak pendidikan untuk mereka.
Diungkapnya sebelum menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin, dirinya bersama tokoh masyarakat dan lainnya pernah membentuk yayasan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anak jalanan yang putus sekolah.
"Dulu mereka kami kumpulkan untuk mengikuti pendidikan yang kami berikan pada masa pimpinan terdahulu dan waktu itu berhasil dijalankan," ucapnya.
Tentunya ia sangat berharap program atau kegiatan sejenis itu nantinya bisa terus dikembangkan di Kota Banjarmasin untuk menangani anak putus sekolah agar mereka mendapat pendidikan yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya.
(Hamdiah)