Trending

Rapor Inovasi Kota Banjarmasin Anjlok ke 54,81 Persen, Wali Kota Yamin Tegur SKPD: Jangan Cuma Bagus di Atas Kertas

BANJARMASIN – Rapor kinerja inovasi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin pada tahun 2026 mencatatkan tren penurunan yang cukup tajam. Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Seribu Sungai merosot ke angka 54,81 persen, jatuh cukup jauh dibandingkan capaian tahun 2025 lalu yang sempat menyentuh 62,95 persen.

Penurunan performa ini menjadi sorotan tajam dalam evaluasi bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri pada Senin (16/11/2026) tadi. 

Dari hasil bedah evaluasi yang disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri Dr. Ir. David Yama, bersama Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia, terungkap dua biang keladi utama merosotnya angka indeks tersebut: lemahnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi yang disusun.

Merespons rapor merah tersebut, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, melontarkan teguran keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Ia mengingatkan agar terobosan pelayanan publik tidak dikerjakan setengah hati demi menggugurkan kewajiban administrasi belaka.

"Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi," ungkapnya.

Yamin menegaskan bahwa pimpinan instansi tidak boleh memandang inovasi sebagai beban kerja tambahan, melainkan investasi pembangunan untuk menjawab keluhan nyata warga di lapangan. 

Para kepala SKPD dan direksi BUMD juga dituntut membuka ruang seluas-luasnya bagi staf di bawahnya untuk mengeksekusi ide-ide kreatif yang berdampak langsung pada kinerja pelayanan.

"Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera," tegasnya lagi.

Selain persoalan komitmen, Yamin menyoroti ancaman mandeknya inovasi lama. 

Merujuk Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah, setiap inovasi yang sudah berusia genap dua tahun tanpa pembaruan tidak akan lagi mendapat poin penilaian karena dianggap sekadar rutinitas biasa. 

Kondisi ini menjadi alarm keras bagi instansi yang masih mengandalkan program lama tanpa pengembangan menjelang tahun 2027.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengakui perlunya pembenahan kapasitas aparatur dari hulu ke hilir. 

Menurutnya, banyak aparatur teknis di lapangan yang masih belum memahami alur penyelenggaraan inovasi daerah secara komprehensif, mulai dari pemetaan masalah warga hingga pembuktian dampak program.

"Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya," jelas Suri.

Pemko Banjarmasin menargetkan evaluasi yang melibatkan jajaran camat, kepala puskesmas, hingga operator teknis tiap unit kerja ini tidak berhenti sebatas seremoni evaluasi. 

Seluruh instansi dituntut segera membenahi kualitas program masing-masing agar manfaat inovasi benar-benar dirasakan warga, sekaligus mendongkrak kembali peringkat inovasi Banjarmasin di tingkat nasional.


Penulis : AS
Lebih baru Lebih lama