Banjarmasin - Para vendor kabel jaringan utilitas dan tiang fiber optik di Kota Banjarmasin sepakat dan mendukung rencana penataan yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para vendor kabel jaringan utilitas dan tiang fiber optik yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (11/6/2025).
"Seluruh vendor yang hadir semuanya sepakat dan mengikuti kebijakan pak wali kota. Rencana penataan ini sangat didukung," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah.
Dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melaksanakan rapat koordinasi bersama para vendor terkait teknis pelaksanaannya nanti seperti apa untuk penataan.
Suri mengungkapkan dalam penataan kabel jaringan utilitas khususnya memang pasti ada tantangan tersendiri. Mengingat yang semula di mengantung ke atas, lalu dirubah dengan saluran kabel di bawah tanah yakni jalur ducting.
"Apakah harus dalam bentuk pipa besar bersama atau nanti masuk ke dalam drainase sistemnya menjadi saluran gendong. Ini yang akan kami bicarakan teknisnya," tuturnya.
Menurutnya, jika melihat kondisi tanah rawa di Kota Seribu Sungai ini penataan kabel ini akan lebih cocok saluran gendong di dalam saluran drainase.
Di dalam saluran drainase yang sudah dibangun sendiri lanjutnya, sudah ada klem untuk kabel sehingga pada saat penataan nanti tidak akan merusak trotoar.
"Memang desain trotoar kita sudah ada klem untuk kabel. Tentunya penataan di dalam saluran ini jangan sampai menganggu fungsi dari drainase itu. Hal ini akan kami bicarakan detail teknisnya," ujarnya.
Rencana kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Pangeran Samudera dan Jalan Hasanuddin HM yang akan menjadi percontohannya penataan ini.
"Crossing-crossing jalan ini harus dikoordinasikan dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional karena Jalan Lambung Mangkurat ini adalah kewenangan mereka," tuturnya.
Ia menekankan penataan ini akan segera dilakukan di tahun ini. Dimana Minggu depan pihaknya akan mengagendakan diskusi terkait teknis, setelahnya baru menyusun timeline untuk kegiatan penataan.
"Karena memerlukan sumber daya manusia maupun uangnya untuk kegiatan penataan ini," pungkasnya.
(Hamdiah)